by

KPK Fasilitasi Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengelolaan Pantai Panjang

Bengkulu– Hasil koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pihak-pihak terkait mengakhiri sengketa Pantai Panjang Bengkulu. Bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah I KPK hadir memfasilitasi Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu.

“Sudah sekitar 3 tahun KPK mendampingi sengketa aset Pantai Panjang ini. Kami apresiasi Pemprov dan Pemkot akhirnya selama 3 tahun membuahkan hasil,” ujar Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup wilayah I KPK Maruli Tua,Selasa (9/11/ 2021).

Maruli menyarankan Pemkot mengeluarkan aset Pantai Panjang dari Kartu Inventaris Barang (KIB) sehingga aset milik daerah ini dapat diamankan secara hukum melalui proses sertifikasi oleh negara atas nama Pemprov Bengkulu. Sertifikasi, menurutnya, memberikan kepastian hukum dan pada akhirnya memberikan kemanfaatan optimal bagi masyarakat.

Walikota Bengkulu Helmi Hasan hadir mempertegas status aset. Menurutnya hal itu menjadi pekerjaan rumah Pemerintah baik Provinsi maupun Kota. “Alhamdulillah sekarang sudah selesai dengan difasilitasi Kejaksaan Tinggi dan KPK untuk meluruskan soal aset. Sudah jelas Pantai Panjang asetnya provinsi,” ujar Helmi.

Turut hadir Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menekankan status aset Pantai Panjang, terutama lahan itu terkait dengan kewenangan kedua pihak. “Jadi, yang paling utama pemindahan status aset dari pemkot ke aset pemprov. Selanjutnya, ketika ada unsur pemanfaatan, betul-betul disinergikan dengan kewenangan antara pemkot dengan pemprov,” tutur Rohidin.

Beberapa hal yang telah disepakati di antara keduanya yaitu pertama, Pemkot Bengkulu bersedia bersama-sama dengan Pemprov Bengkulu dalam pengelolaan dan perencanaan terkait Pantai Panjang sesuai dengan tupoksi masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Walikota Bengkulu bersedia mengeluarkan aset tanah di Pantai Panjang dari catatan di Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemkot Bengkulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung Pengajuan Hak Pengelolaan (HPL) Pemprov Bengkulu.

Ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan aset sepenuhnya kewenangan Pemprov Bengkulu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, Pemprov Bengkulu memberikan kepastian dan tidak mengubah terkait kontrak kerja sama yang sudah dilakukan Pemkot Bengkulu dengan pihak ketiga dan untuk selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Kejati Bengkulu Agnes Triani selaku mediator atau fasilitator penyelesaian sengketa aset Pantai Panjang turut hadir menyaksikan dan menandatangani Kesepakatan Bersama tersebut.

Terhadap aset dengan luas 352.644 meter persegi ini, KPK berharap selanjutnya dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan pelayanan masyarakat Bengkulu oleh pemerintah daerah.

“KPK bersama-sama dengan Kejati Bengkulu akan terus memonitor tindak lanjut pelaksanaan kesepakatan agar sesuai dengan tujuannya dalam kerangka perbaikan tata kelola aset daerah yang berkelanjutan,” tutup Maruli.

Comment