by

DPRD Provinsi Bengkulu Sebut Infrastruktur dan Fasilitas Umum Pulau Enggano Butuh Perhatian Serius

Bengkulu– Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Suimi Fales mengatakan masalah infrastruktur di pulau Enggano sangat memperhatinkan dan butuh perhatian sangat serius dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Bengkulu Utara, bahkan Pusat.

Menurutnya saat ini kondisi beberapa sector, terkait dengan kebutuhan masyarakat yang mendiami salah satu pulau terdepan di Indonesia tersebut, sangat memprihatinkan.

Lantaran baru-baru ini melakukan kunjungan ke pulau tersebut, Dalam rangka meninjau
pelaksanaan serbuan vaksinasi dan sunatan massal di Pulau Enggao.Dalam antusias masyarkat untuk vaksinasi sangat luar biasa mencapai 75% mengikuti vaksin.

Dalam kunjunganya Suimi Fales juga meninjau bidang sektor lain, dan Kondisinya sangat miris sakli.

Seperti, Rumah Sakit (RS) Bergerak Enggano yang fasilitas dan pelayanan pemeriksaan gigi contohnya, sangat canggih, tetapi dokter giginya tidak ada, sehingga terkesan sia-sia saja.

“Dari hasil diskusi saya dengan Kepala Rumah Sakit (RS) setempat, hanya ada 2 orang yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), selebihnya cuma Tenaga Harian Lepas (THL).Kemudian, di RS itu juga tidak diakomodir BPJS, BPJS berlaku sebatas Poskesmas saja. sehingga masyarakat Enggano ketika berobat harus mengeluarkan biaya secara mandiri,” jelas Suimi Fales, Saat ditemui ruang kerjanya, Rabu(10/11/2021).

Selain itu, Suimi Fales megatakan dibidang sektor infrastruktur seperti jalan, kondisinya bertambah parah, karena lobang di ruas jalan utama pulau tersebut, sangat dalam.

Bahkan beberapa kendaraan yang mengangkut komoditi perkebunan dan pertanian masyarakat, hampir setiap hari pasti ada saja yang terbalik.

Begitu juga dengan listrik, disampaikannya, hidup cuma sekitar 12 jam dalam sehari. Termasuk, di Enggano juga tidak ada tim SAR (search and rescue).

“Miris memang, ketika terjadi bencana ataupun musibah di laut, masyarakat hanya berjuang sendiri untuk menyelamatkan diri. Mau minta bantuan bagaimana, signal telpon seluler saja susah. Jadi tak ada salahnya SAR membuka cabang untuk Enggano,” harapnya.

Lebih lanjut anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bengkulu ini menjelaskan, ketika di Enggano, juga sempat meninjau UPTD Pelabuhan Kahyapu. Dimana pada UPTD itu, Kepalanya seorang perempuan dan sama sekali tidak ada staf.

“UPTD itu ada seorang THL, itu pun bertugas menarik tali ketika kapal hendak bersandar, sekaligus petugas kebersihan lingkungan gedung UPTD yang besarnya luar biasa dan juga pelabuhan. Jadi apa salahnya ditambah THL di UPTD Pelabuhan tersebut. Apalagi mereka juga dituntut untuk menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 100 juta dalam setahun. Bahkan dengan tenaga yang ada saat ini, bagaimana PAD bisa tercapai maksimal. Sementara tugas di pelabuhan itu berat, karena harus mengawasi barang dan orang yang keluar masuk Enggano,” terang Wan Sui.

Disamping itu yang tidak kalah pentingnya, disampaikan Wan Sui, sektor transportasi dari daratan Provinsi Bengkulu menunju Enggano, yakni Kapal Pulo Tello yang ada saat ini hanya 700 GT. Sedangkan untuk standarnya minimal 2.000 GT.

“Kapal penyeberangan itu, mengarungi lautan samudera, dan bukannya selat. Jadi diminta pemerintah dapat menggantinya dengan yang baru dan bukan bekas,” pintanya.

Lebih lanjut ditambahkan, melihat kondisi itu, pihaknya meminta agar Pemda serius dalam memperhatikan Pulau Enggano. Pasalnya masyarakat yang berdiam di Pulau Enggano juga bagian dari Provinsi Bengkulu dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kita dari DPRD Provinsi bersama Pemda siap mendorong kondisi Enggano disampaikan ke pusat, karena Enggano membutuhkan perhatian khusus,” tutupnya.

Comment