by

KPK Beri Penguatan Antikorupsi untuk PN di Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta

Jakarta– Seri kedua penyelenggaraan pembekalan antikorupsi untuk Penyelenggara Negara (PN) dan pasangannya dalam program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) digelar hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (9/6/2021).

Peserta pada seri kedua kali ini adalah para penyelenggara negara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Seri kedua penyelenggaraan pembekalan antikorupsi untuk Penyelenggara Negara (PN) dan pasangannya dalam program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) digelar hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (9/6/2021).

Peserta pada seri kedua kali ini adalah para penyelenggara negara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ipi menjelaskan, pada 2015 KPK bersama-sama KKP telah melaksanakan monitoring dan evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) khususnya sektor kelautan, tidak lama setelah KPK merilis hasil kajian sistem pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan.

Kajian mencakup aspek regulasi, ketatalaksanaan dan kelembagaan. Hasil kajian menunjukkan sejumlah permasalahan di sektor kelautan.

“Antara lain permasalahan terkait penetapan batas wilayah laut, penataan ruang laut, hingga pengelolaan sumber daya kelautan yang ada di dalamnya,” ungkap Ipi.

KPK juga semakin menaruh perhatian paska penetapan tersangka terhadap Menteri KKP terdahulu, yaitu Edhy Prabowo, terkait dugaan suap benur atau benih lobster dalam Perizinan Tambak, Usaha dan Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020.

KPK berharap melalui penguatan integritas dalam program PAKU Integritas ini dapat menjadi bekal dan benteng bagi para penyelenggara negara di KKP dalam mengemban amanah jabatan agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

“Informasi lengkap pembahasan dan tindak lanjut dari kegiatan pembekalan antikorupsi ini akan diinformasikan setelah pertemuan,” kata Ipi.

Comment