by

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda Pencegahan Covid-19

Bengkulu, Lugasnews.com– Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan ke I Tahun Sidang 2021 dipimpin Wakil Ketua Dewan Provinsi Samsu Amanah dan dihadiri Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mewakili Gubernur Bengkulu. Dengan agenda terhadap pandangan fraksi-fraksi yang duduk di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Namun, pembahasan sanksi penerapan peraturan masih menjadi polemik dalam pengesahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri mengatakan prinsipnya semua pandangan fraksi partai setuju bahwa pihaknya, perlu melakukan pembentukan produk hukum. Produk itu, tentu berupa peraturan daerah (perda) tahun 2021 tersebut.

“Kita telah menjawab dari beberapa masukan, jadi kita akomodir karena semua itu sebenarnya bermaksud bagus dan baik,” kata Hamka kepada awak media, pada Senin (11/1/2021) siang.

Ia menerangkan, masukan agar Pemprov betul-betul memperhatikan Perda Provinsi Bengkulu tidak bertabrakan dengan Perda Pemerintah Kabupaten/Kota. Yaitu, menyamakan baik sanksi pidana maupun administrasi yang diterapkan.

“Jangan sampai nanti sanksi provinsi lain, kota lain dan kabupaten pun lain. Nah ini harus kita samakan,” terang Hamka.

Dalam pembahasan sanksi penerapan perda para anggota dewan difokuskan untuk tidak bertentangan, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta, mengenai penerapannya nanti akan diberlakukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlebih dahulu.

“Sekaligus sosialisasi. Setelah kita terapkan di OPD nanti dan berjalan dengan lancar, baru kita akan terapkan kepada masyarakat,” pungkas Hamka.

Sementara, Ketua Fraksi PDIP di DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengatakan dikarenakan Perda itu bersifat mandatori yang artinya, menindak-lanjuti perundangan di atasnya. Oleh karena itu, pembahasan sanksi-sanksi itu dilanjutkan pada tingkat komisi.

“Karena di komisi itu sudah mewakilkan beberapa fraksi di DPRD, tinggal lagi kita menyesuaikan dari denda semampu kita. Misalnya kurungan, sanksi kurungannya berapa lama,” ucapnya.

Terakhir, Edwar menegaskan bahwa pembahasan sanksi yang sedang digodok komisi IV itu tidak akan memakan waktu lama. “Insya Allah, dalam minggu ini selesai pembahasannya,” tutup Edwar.(Adv/ Red)

Comment