by

Polisi Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Proyek Pembangunan di Dinas DKP Kota Bengkulu

Bengkulu, Lugasnews.com– Polisi menetapkan 3 orang menjadi tersangka kasus duggaan korupsi Proyek pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bengkulu tahun 2018.

“Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya Wakil Direktur CV Bumi Dian Pratama inisial DM selaku penyedia yang menandatangani kontrakES selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) dan SY Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKP Kota Bengkulu yang menjabat sebagai pada pelaksana kegiatan, ” kata Wakapolres Bengkulu Kompol Hendri saat diwawancarai di Mapolres Bengkulu, Kamis (24/12/2020).

Sementara, Kasat Reskrim Polres Bengkulu AKP Yusiady mengungkapkan, dari ketiga orang yang ditetapkan tersangka tersebut satu berkas perkaranya yaitu tersangka DM sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, sedangkan dua tersangka lagi rencananya akan dilimpahkan pada awal Januari 2020.

“Berdsarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian negaranya sebesar Rp 139 Juta. Dan satu tersangka kita limpahkan ke Kejaksaan untuk berkas perkaranya, Sedangkan dua orang lagi di awal bulan 2021 akan kita tindak lanjuti,” Jelas Yusiady.

Diketahui sebelumnya, dugaan korupsi ini berawal pada saat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DKP Kota Bengkulu dengan CV Bumi Dian Pratama melakukan kontrak perjanjian penandatanganan kerjasama dengan nomor : 523/247/DKP/PPK/ BD/2018 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 150 hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2018 sampai 26 Desember 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar 951 juta lebih dengan dana bersumber dari dana APBD Kota Bengkulu 2018.

Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2018 pekerjaan tersebut dibayar 50 persen senilai 237 juta rupiah lebih. Selanjutnya pada tanggal 26 November 2018 CV Bumi Dian Pratama menerima lagi pembayaran pekerjaan 60 persen, senilai 428 juta lebih sehingga total yang sudah dicaikan sebesar 666 juta lebih.

Terkait ini, diduga ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB serta pembayaran 60 persen yang sudah dibayarkan melebihi hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.(Rr/Red)

Comment