by

Tak Buka Informasi Publik, 4 OPD Provinsi Bengkulu Digugat PHR

Bengkulu, Lugasnews.com– Panglima Hukum Rakyat(PHR) Provinsi Bengkulu melakukan gugatan terhadap empat organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu, Bawaslu Provinsi Bengkulu, RSUD M.Yunus Bengkulu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Dinas pemuda dan olahraga Provinsi Bengkulu.

Muhammad Iqbal S,sos, MH. ketua Umum Panglima Hukum Rakyat(PHR)mengatkan sesuai amanat Undang-undang (UU) No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka partisipasi publik dalam melaksanakan kontrol sangat dibutuhkan.

Menurutnya, bagi dinas tidak membuka informasi publik sesuatu perbuatan melawan karena melawa ketentuan undang-undang.

“Perbuatan melawan hukum diduga dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian pemohon dan Publik,” kata Iqbal, Jumat(02/10/2020).

Adapun dokumen yang dimohonkan yaitu penggunaan anggaran yang telah digunakan oleh OPD tersebut.

“Atas tidak di sediakan informasi sebagaimana mestinya, panglima Hukum Rakyat Bengkulu mengajukan Sengketa sehingga Perkara Informasi di selesaikan di meja persidangan.  Kami Panglima Hukum Rakyat Provinsi Bengkulu siap menempuh prosedur Hukum Undang-Undang No 14 Tahun 2008  di meja Persidangan KIP, ” tutur Iqbal.

Comment